Berita Ku

Setelah Dipanggil Polisi, Amien Rais Protes Karena Namanya Tidak Ditulis Lengkap Mantan Ketua MPR yakni Amien Rais telah memenuhi panggilan polisi untuk diperiksa sebagai saksi terhadap kasus penyebaran hoaks aktivis Ratna Sarumpaet. Dia memprotes karena pemanggilan itu karena namanya tidak ditulis secara lengkap. Amien Rais mengatakan bahwa dia telah menerima surat pemanggilan sebagai saksi di kasus Ratna Sarumpaet itu, hanya saja dia mengaku ada yang janggal dengan pemanggilan tersebut. Dia pun memprotes polisi karena namanya tidak ditulis secara benar di surat panggilan itu. “Nama yang tertulis Amien Rais, padahal nama panjang saya itu Muhammad Amien Rais. Jadi saya mau tanya, kenapa disitu dicatat nama Muhammad nya tidak ditulis, apakah alergi nama Muhammad? Allah huallam,” ucapnya pada wartawan, Rabu (10/10/2018). Setelah itu tidak lama dia pun menyampaikan keinginannya agar Presiden Joko Widodo (Jokowi) mencopot Jenderal Tito Karnavian dari jabatannya se

Amien Rais Mengira Bahwa Panggilan dari Polda Metro Jaya Sangatlah Janggal Mantan Ketua MPR yakni Amien Rais telah memenuhi panggilan Polda Metro Jaya untuk diperiksa sebagai saksi kasus penyebaran kabar bohong atau hoaks terhadap aktivis Ratna Sarumpaet. Amien Rais tiba di Mapolda Metro Jaya pada Rabu (10/10/2018) sekitar pukul 10.15 WIB. Dia mengenakan kemeja berwarna abu-abu dan jas kotak-kotak dengna kopiah hitam diatas kepalanya. Ketua Dewan Kehormatan Partai Amanat Nasional (PAN) itu dikawal ketat oleh pihak kepolisian dan beberapa advokat yang mengawalnya yakni Eggy Sudjana mendampingi Amien. “Saya sampaikan kepada masyarakat Indonesia bahwa saya semalam melihat di televisi Pak Irjen Pol Setyo Wasisto (Kadiv Humas Polri) menyatakan bahwa saya dipanggil berdasarkan keterangan Ratna Sarumpaet,” ujar Amien kepada wartawan, Rabu (10/10/2018). Amein mengaku dia dipanggil untuk diperiksa sebagai saksi pada 2 Oktober lalu. Padahal Ratna baru ditangkap polisi 4

Lotte Marta, Lotte Grosir dan MNC Peduli Membantu Para Korban Gempa Sulawesi Tengah Bencana alam kembali lagi terjadi di Indonesia. Gempa bumi dan tsunami yang terjadi di Kota Palu dan Donggala, Sulawesi Tengah yang memporak-porandakan, pada Jumat 28 September 2018 dengan kekuatan 7,7 skala richter telah meluluh lantahkan rumah warga dan bangunan sekitarnya. Bencana ini sudah menelan banyak korban hingga lebih dari 2.000 orang. Ribuan warga sudah kehilangan sanak keluarga dan tempat tinggal. Ini adalah tragedi yang menyebabkan goncangan untuk raykat Indonesia. Untuk membantu kebutuhan masyarakat setempat, Lotte Mart dan Lotte Grosir bekerja sama dengan MNC Peduli memberikan bantuan kepada korban gempa yaitu berupa 1.000 helai handuk, 38 selimut, 4.200 minyak goreng, 4.200 gula pasir, 8.400 pack beras, 4.200 kaleng ikan sardin, 2.000 sabun mandi, 2.000 pasta gigi, 2.000 sabun colek, serta 2.000 detergen. Total bantuan yang diberikan ialah senilai kurang lebih Rp1 mi

Indonesia dan Malaysia Menyepakati 2 OBP di Timur Sebagai Perbatasan Kedua Negara Indonesia dan Malaysia menggelar forum bilateral Join Indonesia-Malaysia Committee (JIM) yang diselenggarakan di Demarcation and Survey of International Boundary, di Bandung pada 8-11 Oktober 2018. Forum ini diadakan dalam rangka survei demarkasi perbatasan negara, khususnya batas negara di sektor timur antara Indonesia dan Malaysia. Delegasi Indonesia diketuai Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yakni Hadi Prabowo. Sedangkan Malaysia diketua oleh Dato’Dr Yeow Chong Sekretaris Jenderal Ministry of Water, Land and Natural Resources. Hadi bersyukur karena pelaksanaan JIM yang ke-42 berjalan dengan lancar dan diwarnai semangat kekeluargaan dan persahabatan. “Akhirnya delegasi Indonesia dan Malaysia mampu menghasilkan kesepakatan dan lebih khusus serta berupaya hasilnya saling menguntungkan antara Indonesia dan Malaysia,” ucapnya di Bandung, Rabu (10/10/2018).

Kubu Prabowo Menemukan Ada Dua Kejanggalan Terhadap Pemanggilan Amien Rais Badan Pemenangan Nasinal (BPN) Prabowo-Sandi (PAS) menemukan dua kejanggalan dalam pemanggilan Dewan Pembina BPN PAS yakni Amien Rais oleh Polda Metro Jaya Karena terkait kasus Ratna Sarumpaet. Pemanggilan tersebut lebih awal dua hari ketimbang dengan tanggal penangkapan RS di bandara, dan kesalahan penulisan nama dalam surat pemanggilan sebanyak dua kali. “Ya kemarin dua hal yang kita catat, pertama ada kejanggalan tentang tanggal tersebut yang dimana tanggal 2 Oktober adalah hari konferensi persnya Pak Prabowo (terkait dugaan persekusi RS). Jadi pada tanggal itu berarti pak Amien Rias sudah dipanggil untuk dimintai keterangan,” kata Wakil Ketua BPN PAS Ahmad Muzani kepada wartawan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Selain itu, kejanggalan yang kedua berkaitan dengan subjek hukum yang dimana nama Muhammad Amien Rais ditulis Amin Rais. Maka dari itu, pihaknya menyampaikan kepada Polda

Setelah Siapkan 35 Ribu Relawan, Roemah Djoeang Ingin Menangkan Pasangan Prabowo-Sandi di Pilpres 2019 Rumah Djoeang telah menyiapkan 35 ribu relawan untuk memenangkan pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. Relawan sudah tersebar seluruh Indonesia. “Tadi sudah ada 35 ribu. Sekarang 35 ribu untuk seluruh Indonesia,” ucap Panglima Roemah Djoeang, Pius Lustrilanang setelah selesai acara peluncuran bukunya berjudul Menjemput Perubahan Jakarta di Markasnya, Jalan Wijaya, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu (10/10/2018). Dia menjelaskan bahwa para relawan itu dikerahkan khusus untuk Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2019, bukan untuk Pemilihan Legislatif (Pileg). “Kalau Pileg membawa bendera Parpol dan kandidat, kalau Pilpres bendera relawan karena mengajak banyak orang yang belum tentu suka dengan partai ataupun Caleg kita,” katanya. Selain itu ada bukunya yang berjudul Menjemput Perubahan Jakarta Itu, Pius mengaku bahwa sudah menuliskannya sejak la

Anggota DPR Heran Dengan Pernyataan Mendagri Mengenai Soal Kampanye Menteri Dalam Negeri (Mendagri) yakni Tjahjo memperbolehkan kampanye di lembaga pendidikan seperti sekolah dan pesantren. Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua Komisi II DPR Herman Khaeron justru mengaku bahwa dirinya heran dengan pernyataan Mendagri tersebut. Karena sepengatahuannya kampanye pemilu tidak boleh dilakukan di sekolah ataupun pesantren. “Memangnya ada ya yang perbolehkan kampanye di lembaga pendidikan,” kata Pria yang akrab disapa Hero itu saat dihubungi di Jakarta, kemarin. Dalam UU 7 Nomor 7/2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) telah mengatur sejumlah tempat publik yang dilarang untuk dijadikan tempat kampanye, dan salah satunya adalah lembaga pendidikan. Politisi Partai Demokrat itu menjelaskan bahwa soal kampanye sudah diatur dalam PKPU nomor 23/2018 tentang Kampanye Pemilu. Disitu sudah tertera dan diatur tempat mana saja yang di

Mendagri Memperbolehkan Kampanye di Lembaga Pendidikan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) yakni Tjahjo Kumolo memperbolehkan kampanyr di lembaga pendidikan seperti sekolah dan pesantren. Padahal, di Undang-Undang Nomor 7/2017 yang bertentangan Pemilihan Umum (UU Pemilu) dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) telah mengatur bahwa sejumlah tempat publik yang dilarang menjadi tempat kampanye, dan salah satunya adalah lembaga pendidikan. “Nggak ada masalah kan (kampanye) sekolah-sekolah, pondok pesantren kan mempunyai hak pilih, SMA kan punya hak pilih juga,” kata Mendagri Tjahjo Kumolo kepada wartawan saat ditanya soal pelarangan kampanye di lembaga pendidikan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kemarin. Menurut Politikus PDI Perjuangan itu, untuk melakukan sosialisasi pemilu semua kalangan masyarakat juga harus didatangi termasuk juga sekolah dan pesantren. “Saya kira sosialisasi Pemilu, kampanye pemilu semua lini masyarakat kita harus didatangi,” ujarnya. Ter

Alasan Jokowi Tetap Teken PP43/2018 yang Bertentangan Pemberantasan Korupsi Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa pihaknya menginginkan partisipasi untuk turut serta memberantas korupsi di Tanah Air. Hal itu yang mendasari Presiden menandatangani Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pada 17 September 2018 lalu. “Kita memang menginginkan ada partisipasi dari masyarakat untuk bersama-sama mencegah dan mengurangi yang namanya korupsi. Jadi saya ingin ada partisipasi dari masyarakat,” ucap Presiden di Pondok Pesantren Minhajurrosyiddin, Jakarta Timur, Rabu (10/10/2018). Melalui Peraturan Pemerintah tersebut, masyarakat yang memiliki informasi tentang dugaan tindak pidana korupsi dapat menginformasikan kepada penegak hukum. Peran serta masyarakat itu nantinya yang akan diganjar oleh penghargaan yang berupa premi dengan besaran 2 per

Partai Gerindra Merasa Bahwa Prabowo telah Dikepung oleh Suasana Partai Gerindra merasa bahwa capres nomor urut 02 yakni Prabowo Subianto telah dikepung. Salah satu alasannya adalah karena banyak pengusaha mengaku berat hati untuk membantu pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. “Kami merasakan bagaimana pengusaha-pengusaha itu berat hati untuk membantu kami dan bersembunyi-sembunyi. Mereka mengatakan bahwa proyek kami dengan pemerintah APBN atau APBD terancam,” ucap Sekretaris Jenderal Gerindra Ahmad Muzani di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (10/10/2018). Selain itu ada beberapa lembaga survei mengaku bahwa enggan untuk membantu pasangan Prabowo-Sandi dan beberapa media massa seringkali menampilkan headline tentang penguasa, kata Muzani. “Jadi kami merasa bahwa Prabowo saat ini lagi dikepung, Prabowo tidak boleh dalam suasana survei yang unggul, tidak boleh dalam suasana yang bisa menang. Pemberitaan Prabowo tidak boleh positif, rakyat mendukungnya harus da