Alasan Jokowi Tetap Teken PP43/2018 yang Bertentangan Pemberantasan Korupsi

Alasan Jokowi Tetap Teken PP43/2018 yang Bertentangan Pemberantasan Korupsi

Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa pihaknya menginginkan partisipasi untuk turut serta memberantas korupsi di Tanah Air.

Hal itu yang mendasari Presiden menandatangani Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pada 17 September 2018 lalu.

“Kita memang menginginkan ada partisipasi dari masyarakat untuk bersama-sama mencegah dan mengurangi yang namanya korupsi. Jadi saya ingin ada partisipasi dari masyarakat,” ucap Presiden di Pondok Pesantren Minhajurrosyiddin, Jakarta Timur, Rabu (10/10/2018).

Melalui Peraturan Pemerintah tersebut, masyarakat yang memiliki informasi tentang dugaan tindak pidana korupsi dapat menginformasikan kepada penegak hukum. Peran serta masyarakat itu nantinya yang akan diganjar oleh penghargaan yang berupa premi dengan besaran 2 permil dari jumlah kerugian negara dengan nilai maksimal hingga Rp200 juta.

Sementara itu, terkait dengan mekanisme pemberian penghargaan tersebut, Presiden mengatakan akan diatur dalam peraturan teknis.

Comments

Post a Comment

Popular posts from this blog

Anggota DPR Heran Dengan Pernyataan Mendagri Mengenai Soal Kampanye

Image
Anggota DPR Heran Dengan Pernyataan Mendagri Mengenai Soal Kampanye Menteri Dalam Negeri (Mendagri) yakni Tjahjo memperbolehkan kampanye di lembaga pendidikan seperti sekolah dan pesantren. Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua Komisi II DPR Herman Khaeron justru mengaku bahwa dirinya heran dengan pernyataan Mendagri tersebut. Karena sepengatahuannya kampanye pemilu tidak boleh dilakukan di sekolah ataupun pesantren. “Memangnya ada ya yang perbolehkan kampanye di lembaga pendidikan,” kata Pria yang akrab disapa Hero itu saat dihubungi di Jakarta, kemarin. Dalam UU 7 Nomor 7/2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) telah mengatur sejumlah tempat publik yang dilarang untuk dijadikan tempat kampanye, dan salah satunya adalah lembaga pendidikan. Politisi Partai Demokrat itu menjelaskan bahwa soal kampanye sudah diatur dalam PKPU nomor 23/2018 tentang Kampanye Pemilu. Disitu sudah tertera dan diatur tempat mana saja yang di
Read more

Setelah Siapkan 35 Ribu Relawan, Roemah Djoeang Ingin Menangkan Pasangan Prabowo-Sandi di Pilpres 2019

Image
Setelah Siapkan 35 Ribu Relawan, Roemah Djoeang Ingin Menangkan Pasangan Prabowo-Sandi di Pilpres 2019 Rumah Djoeang telah menyiapkan 35 ribu relawan untuk memenangkan pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. Relawan sudah tersebar seluruh Indonesia. “Tadi sudah ada 35 ribu. Sekarang 35 ribu untuk seluruh Indonesia,” ucap Panglima Roemah Djoeang, Pius Lustrilanang setelah selesai acara peluncuran bukunya berjudul Menjemput Perubahan Jakarta di Markasnya, Jalan Wijaya, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu (10/10/2018). Dia menjelaskan bahwa para relawan itu dikerahkan khusus untuk Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2019, bukan untuk Pemilihan Legislatif (Pileg). “Kalau Pileg membawa bendera Parpol dan kandidat, kalau Pilpres bendera relawan karena mengajak banyak orang yang belum tentu suka dengan partai ataupun Caleg kita,” katanya. Selain itu ada bukunya yang berjudul Menjemput Perubahan Jakarta Itu, Pius mengaku bahwa sudah menuliskannya sejak la
Read more