Setelah Dipanggil Polisi, Amien Rais Protes Karena Namanya Tidak Ditulis Lengkap

Setelah Dipanggil Polisi, Amien Rais Protes Karena Namanya Tidak Ditulis Lengkap

Mantan Ketua MPR yakni Amien Rais telah memenuhi panggilan polisi untuk diperiksa sebagai saksi terhadap kasus penyebaran hoaks aktivis Ratna Sarumpaet. Dia memprotes karena pemanggilan itu karena namanya tidak ditulis secara lengkap.

Amien Rais mengatakan bahwa dia telah menerima surat pemanggilan sebagai saksi di kasus Ratna Sarumpaet itu, hanya saja dia mengaku ada yang janggal dengan pemanggilan tersebut. Dia pun memprotes polisi karena namanya tidak ditulis secara benar di surat panggilan itu.

“Nama yang tertulis Amien Rais, padahal nama panjang saya itu Muhammad Amien Rais. Jadi saya mau tanya, kenapa disitu dicatat nama Muhammad nya tidak ditulis, apakah alergi nama Muhammad? Allah huallam,” ucapnya pada wartawan, Rabu (10/10/2018).

Setelah itu tidak lama dia pun menyampaikan keinginannya agar Presiden Joko Widodo (Jokowi) mencopot Jenderal Tito Karnavian dari jabatannya sebagai Kapolri, walau dia tidak menyatakan alasannya secara jelas.

Dia pun menganggap bahwa masih ada banyak pemimpin yang dapat memimpin dengan jujur dan mengabdi bangsa negara dengan baik yang bisa menggantikan Tito.

“Saya yakin stok pimpinan polri yang jujur dan mengabdi bangsa negara masih banyak untuk ganti pak Tito. Kita cinta polisi sebagai kemanan nasional, tapi kalau ada oknum yang tak benar harus diganti. Manusia bisa rekayasa, tapi Yang Maha Sempurna jauh lebih unggul,” katanya.

Comments

Post a Comment

Popular posts from this blog

Anggota DPR Heran Dengan Pernyataan Mendagri Mengenai Soal Kampanye

Image
Anggota DPR Heran Dengan Pernyataan Mendagri Mengenai Soal Kampanye Menteri Dalam Negeri (Mendagri) yakni Tjahjo memperbolehkan kampanye di lembaga pendidikan seperti sekolah dan pesantren. Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua Komisi II DPR Herman Khaeron justru mengaku bahwa dirinya heran dengan pernyataan Mendagri tersebut. Karena sepengatahuannya kampanye pemilu tidak boleh dilakukan di sekolah ataupun pesantren. “Memangnya ada ya yang perbolehkan kampanye di lembaga pendidikan,” kata Pria yang akrab disapa Hero itu saat dihubungi di Jakarta, kemarin. Dalam UU 7 Nomor 7/2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) telah mengatur sejumlah tempat publik yang dilarang untuk dijadikan tempat kampanye, dan salah satunya adalah lembaga pendidikan. Politisi Partai Demokrat itu menjelaskan bahwa soal kampanye sudah diatur dalam PKPU nomor 23/2018 tentang Kampanye Pemilu. Disitu sudah tertera dan diatur tempat mana saja yang di
Read more

Alasan Jokowi Tetap Teken PP43/2018 yang Bertentangan Pemberantasan Korupsi

Image
Alasan Jokowi Tetap Teken PP43/2018 yang Bertentangan Pemberantasan Korupsi Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa pihaknya menginginkan partisipasi untuk turut serta memberantas korupsi di Tanah Air. Hal itu yang mendasari Presiden menandatangani Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pada 17 September 2018 lalu. “Kita memang menginginkan ada partisipasi dari masyarakat untuk bersama-sama mencegah dan mengurangi yang namanya korupsi. Jadi saya ingin ada partisipasi dari masyarakat,” ucap Presiden di Pondok Pesantren Minhajurrosyiddin, Jakarta Timur, Rabu (10/10/2018). Melalui Peraturan Pemerintah tersebut, masyarakat yang memiliki informasi tentang dugaan tindak pidana korupsi dapat menginformasikan kepada penegak hukum. Peran serta masyarakat itu nantinya yang akan diganjar oleh penghargaan yang berupa premi dengan besaran 2 per
Read more

Setelah Siapkan 35 Ribu Relawan, Roemah Djoeang Ingin Menangkan Pasangan Prabowo-Sandi di Pilpres 2019

Image
Setelah Siapkan 35 Ribu Relawan, Roemah Djoeang Ingin Menangkan Pasangan Prabowo-Sandi di Pilpres 2019 Rumah Djoeang telah menyiapkan 35 ribu relawan untuk memenangkan pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. Relawan sudah tersebar seluruh Indonesia. “Tadi sudah ada 35 ribu. Sekarang 35 ribu untuk seluruh Indonesia,” ucap Panglima Roemah Djoeang, Pius Lustrilanang setelah selesai acara peluncuran bukunya berjudul Menjemput Perubahan Jakarta di Markasnya, Jalan Wijaya, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu (10/10/2018). Dia menjelaskan bahwa para relawan itu dikerahkan khusus untuk Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2019, bukan untuk Pemilihan Legislatif (Pileg). “Kalau Pileg membawa bendera Parpol dan kandidat, kalau Pilpres bendera relawan karena mengajak banyak orang yang belum tentu suka dengan partai ataupun Caleg kita,” katanya. Selain itu ada bukunya yang berjudul Menjemput Perubahan Jakarta Itu, Pius mengaku bahwa sudah menuliskannya sejak la
Read more